Jakartabeat

Joko Widodo telah menjadi nakhoda ke-13 Jakarta sejak Indonesia merdeka. Dulu sekali, beberapa pekan selepas Soekarno-Hatta membacakan proklamasi kemerdekaan, Jakarta dipimpin oleh seorang wali kota. Namanya Soewirjo, salah satu pemimpin PNI Jakarta. Soewirjo kala itu baru memimpin kota Jakarta yang terdiri atas tujuh Kawedanaan, yakni Gambir, Jatinegara, Tanah Abang, Senen, Mangga Besar, Tanjung Priok dan Penjaringan. Mungkin luasnya tak jauh-jauh amat dengan kota Solo yang punya lima kecamatan dengan penduduk sekitar setengah juta jiwa.Soewirjo menakhodai Jakarta selama enam tahunan. Pada 27 Juni 1951, Sjamsurizal menggantikannya. Dia pernah menjabat wali kota Solo. Jadi Jokowi bukan orang pertama yang datang dari Solo…

Benarkah memilih pemimpin non muslim haram? Setidaknya begitulah pendapat sebagian kalangan Islam seperti yang mengemuka dalam kisruh isu SARA di pemilukada DKI akhir-akhir ini. Dalil Al-Qur’an yang mereka pakai di antaranya adalah surah Ali Imran 28 dan Al Ma’idah 51. Dalam terjemahan Indonesia, ayat terakhir berbunyi : “Hai Orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.” Kata “pemimpin-pemimpin” pada ayat di atas adalah…

Saya bukan penyuka musik thrash, heavy metal atau progressive rock yang tekun, jadi saya tidak peduli ketika calon gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi, mengunakan kesukaannya kepada musik tersebut sebagai sarana untuk menarik dukungan pemilih muda Jakarta. Ini adalah marketing gimmick, jadi saya bertepuk tangan kegirangan ketika mendengar kabar kalau Jokowi membatalkan menonton konser Dream Theater dan memilih menghadiri pengajian. Ini adalah advokasi terhadap metal yang setengah hati, karena pada akhirnya kandidat gubernur tersebut lebih memilih menghormati perasaan warga Jakarta yang memang sangat aktif dalam melakukan pengajian –baik yang memacetkan jalan atau tidak. Strategi Jokowi untuk memosisikan dirinya sebagai…

PADA malam perayaan satu tahun museum ini, saya tak bermaksud mengulang kembali kisah yang menyayat selama perang GAM melawan TNI di Aceh, atau “meneteskan kembali asam-garam” pada luka lama.Tapi peristiwa kekerasan masa lalu yang masih berutang pada rasa keadilan, selalu mengundang gugatan. Para korban kekerasan punya hak moral melakukan interogasi terhadap sejarah buruk yang menimpa mereka.Museum HAM di Aceh, saya kira memberikan dua horizon pemikiran yang penting.Pertama, kehadirannya seperti mengingatkan kita bahwa “HAM” bagi Aceh adalah kosakata yang ditemukan maknanya dalam pergulatan yang pedih. Dia adalah salah satu hasil dari perjumpaan hasrat politik menghidupkan kembali kedaulatan lama Aceh, dengan satu…

Sepekan terakhir media massa ramai memberitakan spekulasi apakah PKS akan dikeluarkan dari koalisi yang menopang pemerintahan SBY atau sekedar diberi sanksi dan tetap dipertahankan keberadaannya di dalam koalisi. Di lihat sepintas, yang tampak adalah bahwa PKS dianggap telah melanggar prinsip-prinsip koalisi yaitu seia-sekata dalam biduk perahu yang sama walaupun tengah menghadapi gelombang tinggi yang menghadang. Persoalan menjadi berlarut karena Presiden SBY sebagai “pimpinan koalisi” tidak bisa bertindak segera untuk memutuskan apakah ia akan mempertahankan atau mengeluarkan PKS dari koalisinya. Seperti biasa, orang cepat-cepat menisbatkan gaya kepemimpinan SBY yang lamban sebagai pangkal persoalan. Apakah benar gaya kepemimpinan SBY  yang menyebabkan seolah-olah…

Pengantar redaksi: Bulan Mei tahun 2010 lalu, Jakartabeat.net memuat seri tulisan mengenang bulan Mei 1998 berupa catatan personal para 'pelaku' sejarah saat itu. Beberapa hari ke depan, kami akan memuat tulisan seputar Reformasi dan catatan mengenai kelanjutannya. Tulisan ini adalah yang ketiga dari seri tulisan Mei 2011. Oleh Sirojuddin Arif, mahasiswa S3 Ilmu Politik Northern Illinois University, AS.   Menarik sekali membaca tulisan Philips Vermonte dan Teguh Y. Wicaksono yang dimuat di Jakartabeat.net tentang hasil survei yang dirilis Indobarometer beberapa waktu lalu (link ke dua tulisan itu tersedia di akhir tulisan ini). Komentar mereka memberikan catatan kritis yang sangat diperlukan…